SELAMAT DATANG DI WEBSITE BKPP WIL.III PROVINSI JAWA BARAT
 
 
 
Hal. Utama Peta Situs Kontak Login  
Pilih Bahasa>>
::  BKPP WIL III PROVINSI JABAR
Senin, 21 Apr 2014 
Menu Utama
BKPP Wil III Provinsi Jabar
Informasi
Berita
Arsip
Sorotan Kita
Pejabat
Ragam
Link Terkait
Galeri Foto
Polling
Buku Tamu




 
 Sejarah BKPP III
 Selayang Pandang
 Visi Misi
 Renstra 2008 - 2013
 Faktor Keberhasilan
 Renja Tahun 2010
 Struktur Organisasi
 Tupoksi

SEJARAH BKPP III


SEJARAH BAKORPEMBANG WIL III

PROV JAWA BARAT

Sejarah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan(BAKORPEMBANG) Wilayah III Provinsi Jawa Barat dapat dikaitkan dengan awal masa Pemerintahan Belanda.

Masa Pemerintahan Belanda (1808-1942):

Sekitar 200 tahun yang lalu tepatnya tahun 1808, Gubernur Jenderal H.W. Daendels membentuk institusi pemerintahan yang bersifat sentralistis dengan membagi wilayah administratif (Prefectur) dengan pejabatnya disebut Prefect (bahasa Perancis). Prefect yang pertama kali diangkat padatahun 1808 untuk wilayah Cirebon adalah Willem Gejsbart Geliach. Tahun1809 digantikan oleh Matthys Waterloo sebagai Landdrost (bahasa belanda)daerahnya disebut Landdrostambten pengganti istilah Prefect  (Prefectur) yang kemudian menjadi istilahResident pada masa Raffles (1811).

Jawa Barat dibagi kedalam :

1.Landdrostambt der Jacatrascheen Preanger-Bovenlanden (Jakarta dan pedalaman Priangan) terdiri atas Jakarta,tanggerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang dan Parakanmuncang.

2. Landdrostambt derCheribonsche Preanger –Regentschappen (Cirebon dan Priangan) terdiri KasultananCirebon, Limbangan, Sukapura dan Galuh.

Daendels memodifikasi kedudukan Bupati dan Sultan,dari penguasa daerah (tradisional) menjadi aparat pemerintah kolonial yangberada dibawah pengawasan Prefect. Prefect adalah orang pertama yang merupakanwakil pemerintah kolonial di daerah administratif yang dikuasainya danbertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Rafflesmencabut hak Bupati untuk mengadili dan menyerahkan tugas itu kepada Resident.Perubahan terjadi setelah keluarnya UU Desentralisasi (Decentralitatie Wet)tahun 1903.

Perkembangan Pemerintahan di Karesidenan Cirebon tahun1903 setiap gewest (Karesidenan) dibagi atas beberapa afdeling yang dikepalaioleh Asisten Residen. Pada 1922, Karesidenan Cirebon terdiri atas 2 afdeling 4Kabupaten 20 distrik dengan 1206 desa.

Afdeling Cirebon (Asisten Residen)

1)  Kabupaten Cirebon denganBupati R.M Panji Ariodinoto

2) Kabupaten Kuningan denganBupati R.T. Moh.Akhmad

Afdeling Indramayu

1) Kabupaten Indramayu denganBupati R.T. Ario Sosrowerdoyo

2) Kabupaten Majalengka denganBupati R.M.T.A.Suria Tanudibrata.

Pada tahun 1925 dibentuk Provincie West Java dengan 5 wilayah karesidenan 18 Kabupaten dengan dikepalai seorang Gubernur. Gubernuradalah penguasa tertinggi di daerah propinsi dan mengawasi residen dalammenjalankan pemerintahan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan. Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Residen membawahi Bupati. Asisten Residen bertindak sebagai penasehat Bupati. Keadaan ini berlangsung sampaiakhir pemerintahan Hindia Belanda (8 Maret 1942).

Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang(1942-1945) :

Pada tahun 1942, Jepang berkuasa di Pulau Jawa.Dikeluarkan UU nomor 1 tahun 1942 mengatur tata negara selama pemerintahansementara pendudukan militer Jepang. Diangkat Pangeran Aria Suriadisebagai Resident Cirebon. Pada tanggal 8 Agustus 1942, daerah pemerintahan di Pulau Jawa yang tertinggi dan berotonomi adalah Syuu (setingkat Karesiden). JawaBarat terdiri dari Syuu  Banten, Batavia,Bogor, Priangan dan Cirebon dengan pemegang jabatan adalah Syutyokan(Resident). Kekuasaannya sama dengan Gubernur, meskipun daerah kekuasaannyaseluas daerah residensi pada masa Hindia Belanda. Tercatat Syutyokan Cirebonpada tahun 1943 adalah Ichibangase.

Masa Pemerintahan Republik Indonesia (1945-2009):

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, terbit UU nomor 1tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Ditunjuk Dr. Murjani sebagai Residen Cirebon. Tanggal 21 Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda menyerang ke Cirebon dan Kuningan. Akibatnya, Dewan Pertahanan Karesidenan Cirebon menetapkan Kecamatan Ciwaru Kab. Kuningan sebagai Pusat pemerintahan Darurat Karesidenan Cirebon pada bulan Agustus 1947 sampai dengan 1 Januari 1950. Pada saat hijrah itu, tercatat sebagai residen adalah Hamdani.

Terbit UU nomor 22 tahun 1948 tentang peraturandesentralisasi teritorial. NKRI tersusun dalam tiga tingkat yaitu : Provinsi,Kabupaten/Kota besar, Desa/Kota kecil, negeri, marga. Kedudukan residen menjaditidak jelas dan keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Pem.20/2/6tanggal 22 April 1954 antara lain menegaskan :

<!--[if !supportLists]-->a)    <!--[endif]-->Karesidenan sebagai daerahadministrasi dan menghapus sebagai daerah otonom.

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->Residen selaku alatpemerintah pusat, masih mempunyai tugas kewajiban lain terletak di luar urusanrumah tangga daerah.

Eksistensi Residen di Jawa Barat setelah proklamasikemerdekaan RI dengan berlakunya UU 1 tahun 1945, UU nomor 22 tahun 1948, UUnomor 18 tahun 1965 dan UU nomor 5 Tahun 1974 tetap dipertahankan. Hanyaistilah dan tugas pokok dan fungsi mengalami perubahan. Semula Residen -Pembantu Penghubung Gubernur- Deputy Gubernur- Inspektur Wilayah- PembantuGubernur. Tugas pokok Pembantu Gubernur adalah membantu Gubernur Kepala DaerahTingkat I dalam mengkoordinasi, mengawasi dan membina penyelenggaraanPemerintahan Umum dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati/WalikotamadyaKDH Tk.II dalam lingkungan wilayah kerjanya dan urusan pemerintahan lainnyadalam rangka penyelenggaraan azas dekonsentrasi.

Melalui Keputusan Gubernur nomor 061.1/Kep.990-PemUm/1987 tanggal 8 Mei 1987 ada pelimpahan kewenangan kepada Pembantu Gubernurdi bidang Pemerintahan (pertanahan, perangkat pemerintahan wilayah dan desaserta catatan sipil); bidang Pembangunan dan bidang Kemasyarakatan. Pada tahun1992, terjadi perluasan wewenang Pembantu Gubernur melalui Keputusan Gubernurnomor 19 tahun 1992.

Dengan keluarnya UU nomor 22 tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah yang lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah, maka lembaga Pembantu Gubernur dihapus.Melalui Peraturan Daerah nomor  16 tahun2002 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Baratdibentuk Badan Koordinasi Wilayah dengan tugas Pokok, Fungsi memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Pemerintahan, Perekonomian danKesejahtraan Sosial di wilayah kerja yang sama dengan wilayah kerja PembantuGubernur.

Reorganisasi Pemerintahan Daerah terus berlangsungdengan keluarnya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danditindak lanjuti Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah. Terjadi penataan Organisasi Perangkat Daerah BAKORWIL menjadilembagai baru Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORPEMBANG)Wilayah III Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 22tahun 2008. Eksistensi dan peran lembaga koordinasi antar Kabupaten dan Kotadipertahankan dan ditingkatkan dengan penguatan aspek kewilayahan.

DAFTAR NAMA –NAMA PEJABAT BELANDA  DAN JEPANG DI KARESIDENAN CIREBON (SampaiIndonesia Merdeka)

1.1808    Willem Gejsbart Geliach                   Prefect
2.1809 Matthys Waterloo                                Landrost
3.1862   Franceis Henri Adolpho Van de Pool      Resident
4.1865  Albert Wilham Kinder de Comroe           Resident
5.1866  Francisomo Gezardus Van Bloomen       Resident
6.1867  Mr. Sobastiaan Cornelis Horman            Resident
7.1875   Willwm Hendrik Wijnmalon                     Resident
8.1877   Pieter Frederik Wegener                          Resident
9.1881   Yohanes Foon                                             Resident
10.1883 P.Y.A Spaan                                       Resident
11.1887 Dr.Y.H.P.Sollewiongelpha               Resident
12.1890    Y. H. W.Graaf Van Den Bosch         Resident
13.1896   YHR.Hendri De Kok                           Resident
14.1897   YHR.Willem Yohan T.Siccoma         Resident
15.1899   Y.W. Maswan                                     Resident
16.1908   G.Y. Uodomans                                  Resident
17.1911   F.CH.H.Van De Moore                      Resident
18.1915   Cornelis Yohannes F.                        Resident
19.1920   Y.Van Der Marel                                Resident
20.1922   R.P.M. Van Der Moor                       Resident
21.1925   Carel Yohanes Adriana                      Resident
22.1930   H.A.L. Westernberg                           Resident
23.1935   Van Der Plas                                       Resident
24.1938   Van Der Copellen                              Resident
25.1940   Van Hoeften                                      Resident
26.1942   Pangeran Suryadi                             Resident
27.1943   Ichibangase                                     Syutyokan

Edit Terakhir : 23-08-2010 21:22:34
 
 
Website Resmi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat © 2009